Kunci Strategis Pengembangan Large-scale Marine Protected Area (LSMPA) di Selatan Jawa, Bali, dan NTT

Daftar Isi

Perairan lepas pantai yang membentang di sepanjang koridor Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu bentang laut lepas yang paling dinamis dan krusial di Samudra Hindia. Kawasan ini bukan sekadar perairan luas yang memisahkan daratan Kepulauan Nusantara dengan samudra lepas, melainkan sebuah mesin ekologis raksasa yang menopang kehidupan keanekaragaman hayati laut sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian maritim Indonesia.

Keistimewaan utama dari perairan ini terletak pada fenomena oseanografi alami yang dikenal sebagai upwelling. Proses upwelling terjadi ketika massa air laut dingin yang kaya akan nutrien dari lapisan dalam terangkat naik ke permukaan akibat dorongan angin dan dinamika arus laut. Limpahan nutrisi ini memicu pertumbuhan fitoplankton secara masif, memicu rantai makanan bahari yang sangat produktif. Dampaknya, kawasan Selatan Jawa hingga NTT menjadi perairan yang sangat subur (highly productive waters) dan menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan pelagis ekonomis penting.

Berdasarkan data dari Direktorat Sumber Daya Ikan (2026), potensi sumber daya ikan di kawasan ini diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton per tahun. Komoditas perikanan utama yang bergantung pada kesuburan perairan ini meliputi:

• Ikan Tuna (Thunnus spp.)

• Cakalang (Katsuwonus pelamis)

• Tongkol (Euthynnus affinis)

• Tenggiri (Scomberomorus commerson)

Selain menjadi pusat kegiatan penangkapan ikan skala nasional maupun internasional, perairan Samudra Hindia Selatan Jawa-NTT juga berfungsi sebagai koridor migrasi internasional (migratory highway) bagi berbagai satwa laut karismatik yang terancam punah. Setiap tahunnya, kawanan paus, hiu (termasuk hiu paus), pari manta, dan penyu melintasi perairan ini untuk mencari makan, memijah, serta melanjutkan siklus hidup mereka.

Namun, di balik melimpahnya potensi ekologis dan ekonomis tersebut, perairan lepas pantai ini menghadapi ancaman eksploitasi berlebihan (overfishing), perubahan iklim global, tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, serta degradasi lingkungan. Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia menginisiasi pembentukan Large-scale Marine Protected Area (LSMPA) atau Kawasan Konservasi Laut Skala Besar di wilayah perairan Selatan Jawa, Bali, hingga NTT.

Mengapa Harus LSMPA? Konsep, Visi 30x45, dan Fungsi Pelengkap

1. Memahami Konsep Large-scale Marine Protected Area (LSMPA)

Selama ini, mayoritas kawasan konservasi perairan (MPA) di Indonesia berfokus pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun dengan cakupan wilayah yang relatif terbatas. Sebaliknya, LSMPA dirancang untuk melindungi bentang laut lepas yang sangat luas. Cakupan LSMPA meliputi:

• Wilayah perairan laut lepas (offshore waters);

• Seluruh kolom air (water column) dari permukaan hingga kedalaman ribuan meter;

• Ekosistem laut dalam (deep-sea ecosystems) termasuk gunung laut (seamounts), palung, dan bentukan bentik lainnya.

2. Sinergi dengan Target Konservasi Nasional 2045

Pengembangan LSMPA merupakan langkah konkret Indonesia dalam mendukung komitmen global dan nasional, khususnya target perlindungan 30 persen wilayah perairan yurisdiksi nasional pada tahun 2045 (Komitmen 30x45). Mengingat luas wilayah laut Indonesia yang mencapai jutaan kilometer persegi, pencapaian target 30 persen tidak dapat diandalkan hanya dari akumulasi kawasan konservasi pesisir berukuran kecil hingga menengah. Kehadiran LSMPA menjadi instrumen esensial untuk melompatkan cakupan persentase kawasan konservasi secara signifikan dan realistis.

3. Fungsi Komplementer: LSMPA vs MPA Pesisir

Penting untuk dipahami bahwa kehadiran LSMPA tidak bertujuan untuk menggantikan kawasan konservasi pesisir yang sudah ada sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Firdaus Agung, Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, LSMPA dan MPA pesisir memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi (complementary).

Dimensi	Kawasan Konservasi Pesisir (MPA Konvensional)	Large-scale Marine Protected Area (LSMPA)
Fokus Lokasi	Perairan pesisir, terumbu karang, mangrove, padang lamun.	Perairan lepas pantai, kolom air, dan laut dalam.
Cakupan Luas	Skala kecil hingga menengah (ribuan hingga puluhan ribu hektar).	Skala sangat besar (ratusan ribu hingga jutaan hektar).
Obyek Perlindungan	Habitat pesisir, tempat pembesaran ikan (nursery ground).	Koridor migrasi satwa karismatik, stok ikan pelagis, ekosistem bentik laut dalam.
Dampak Perikanan	Perlindungan benih dan ikan muda di kawasan pantai.	Efek limpahan (spillover effect) pemulihan induk ikan dewasa ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sekitar.

Dengan mengintegrasikan kedua skala perlindungan ini, Indonesia tidak hanya melindungi kawasan tempat pemijahan di dekat pantai, tetapi juga menjamin keselamatan populasi induk ikan dewasa saat melintasi laut lepas.

Tantangan Utama: Jurang Data Ilmiah (Data Gap) pada Perairan Laut Dalam

Meskipun inisiasi LSMPA di Selatan Jawa, Bali, dan NTT menawarkan harapan besar bagi keberlanjutan kelautan, proses pengembangannya menghadapi tantangan mendasar yang kompleks seperti keterbatasan dan ketimpangan data ilmiah.

1. Underrepresented dan Keterbatasan Kajian Oseanografi Laut Dalam

Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Mustofa, Sustainable Fisheries and Aquaculture Lead WWF-Indonesia, kawasan konservasi di laut lepas hingga saat ini masih belum terwakili secara memadai (underrepresented) dalam sistem jaringan kawasan konservasi nasional maupun global.

Sebagian besar penelitian kelautan di Indonesia di masa lalu terkonsentrasi di wilayah perairan dangkal dan pesisir. Akibatnya, terdapat jurang informasi ilmiah (data gap) yang cukup besar mengenai:

• Karakteristik spesifik habitat laut dalam di Samudra Hindia;

• Pola dinamika arus laut dan variabilitas fenomena upwelling antar-musim;

• Sebaran keanekaragaman hayati pada kolom air tengah (mesopelagic) dan laut dalam (bathypelagic);

• Jalur pasti migrasi harian maupun musiman satwa laut karismatik.

Keterbatasan data komprehensif ini menyulitkan para peneliti, perencana ruang laut, dan pemangku kebijakan dalam menentukan zonasi yang presisi, mendesain batas kawasan yang efektif, serta menyusun aturan tata kelola berbasis bukti ilmiah (science-based management).

2. Kompleksitas Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Laut

Perairan lepas pantai Selatan Jawa–NTT bukan wilayah yang kosong dari aktivitas manusia. Kawasan ini merupakan ruang pemanfaatan multidimensi yang padat, di antaranya:

• Zona Perikanan Tangkap: Jalur beroperasinya kapal-kapal perikanan industri skala besar (seperti tuna longline dan purse seine);

• Jalur Niaga dan Pelayaran Internasional: Alur laut penting bagi transportasi barang dan energi;

• Eksplorasi Energi dan Migas: Potensi blok migas dan energi terbarukan lepas pantai;

• Pertahanan dan Keamanan: Wilayah latihan dan perbatasan yurisdiksi maritim.

Jika pembentukan LSMPA tidak didasarkan pada sinkronisasi data pemanfaatan ruang yang matang, berpotensi timbul konflik kepentingan antar-sektor yang dapat menghambat efektivitas pengawasan dan implementasi di lapangan.

Integrasi Data Ilmiah dan Tata Ruang Laut: Solusi Berkelanjutan

Untuk menjawab tantangan keterbatasan data dan kompleksitas tata ruang laut tersebut, solusi utama terletak pada sinkronisasi data ilmiah multidisiplin serta integrasi perencanaan ruang perairan.

Perspektif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Abdi Tunggal Priyanto, Direktur Perencanaan Ruang Perairan KKP, menggarisbawahi pentingnya keterkaitan antara penetapan kawasan konservasi dengan tata ruang laut. Beliau menyatakan:

"Kawasan ini menetapkan apa yang harus kita lindungi, tapi tata ruang laut menentukan bagaimana kita menjaga keberlanjutannya dalam satu sistem ruang laut yang terintegrasi."

Pernyataan ini menegaskan bahwa penetapan batasan LSMPA tidak boleh berdiri sendiri sebagai "pulau terisolasi" di tengah laut, melainkan harus menyatu ke dalam Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) nasional. Tata ruang laut memadukan fungsi konservasi dengan alokasi pemanfaatan perikanan, pelayaran, dan kegiatan ekonomi lainnya secara adil, terukur, dan harmonis.

Workshop Kajian Ilmiah Kelautan Kuta-Bali: Mendorong Kolaborasi Multisektoral

Sebagai langkah nyata untuk menjembatani kesenjangan data ilmiah dan mempercepat formulasi LSMPA di Selatan Jawa, Bali, dan NTT, WWF-Indonesia menggelar Workshop Kajian Ilmiah Kelautan pada tanggal 22–23 Juni di Kuta, Bali.

1. Dukungan Kemitraan Global

Workshop strategis ini terlaksana berkat dukungan dari Blue Nature Alliance (BNA) yaitu sebuah kemitraan global yang berkomitmen mendampingi pemerintah dan masyarakat di berbagai negara dalam mempercepat pembentukan serta pengelolaan kawasan konservasi laut skala besar yang efektif dan inklusif.

2. Kolaborasi Inclusive 55 Pakar dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan ini berhasil menghimpun 55 peserta yang mewakili spektrum keahlian dan pemangku kepentingan yang sangat luas, antara lain:

• Akademisi dan Pakar Perguruan Tinggi: Perwakilan akademisi dari universitas-universitas yang tersebar di sepanjang pesisir Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur;

• Lembaga Riset Nasional: Para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);

• Pemerintah Daerah: Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT;

• Mitra Konservasi & Inisiatif Internasional: Lembaga riset global seperti OceanX, serta berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) di bidang kelautan.

3. Fokus Diskusi dan Empat Pilar Data Prioritas

Selama dua hari penyelenggaraan, para peserta berkolaborasi secara intensif melalui sesi brainstorming kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan kajian, menginventarisasi data yang sudah ada, serta memetakan information gap. Empat domain utama data prioritas yang dirumuskan meliputi:

• Aspek Oseanografi: Pemetaan fenomena upwelling, dinamika suhu permukaan dan laut dalam, arus samudra, serta parameter kimia-fisika air laut.

• Aspek Biodiversitas: Pengumpulan data keanekaragaman hayati bentik dan pelagis, identifikasi gunung laut (seamounts), serta pemetaan koridor migrasi satwa terancam punah (paus, hiu, penyu).

• Aspek Perikanan: Analisis kelimpahan stok ikan pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol, tenggiri), pemetaan upaya penangkapan (fishing effort), serta dampak spillover konservasi terhadap hasil tangkapan nelayan.

• Aspek Sosial Ekonomi dan Tata Kelola: Pemetaan jalur niaga pelayaran, potensi konsesi migas, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta opsi skema kelembagaan dan penegakan hukum di laut lepas.

4. Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci Keberhasilan

Pentingnya sinergi ini diamini oleh Putu Sumardiana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, lembaga penelitian, CSO, dan mitra pembangunan adalah syarat mutlak untuk melahirkan data ilmiah yang valid sekaligus membangun tata kelola laut yang berkesinambungan lintas batas administrasi.

Langkah Strategis dan Roadmap Pengembangan LSMPA Masa Depan

Sebagai luaran (output) dari rangkaian diskusi dan workshop ilmiah di Bali, seluruh pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah aksi prioritas yang akan menjadi pijakan dalam menyusun Roadmap Pengembangan LSMPA Selatan Jawa, Bali, dan NTT.

• Penyusunan Daftar Prioritas Kebutuhan Data & Kajian Ilmiah: Merumuskan secara rinci topik-topik penelitian mendesak yang harus segera dilakukan oleh konsorsium peneliti (BRIN, Universitas, dan Mitra Riset) untuk mengisi data gap laut dalam.

• Inventarisasi & Konsolidasi Data Eksisting: Mengumpulkan, menyatukan, dan mengintegrasikan basis data sekunder yang tersebar di berbagai lembaga/kementerian ke dalam satu sistem repositori data kelautan terbuka (integrated marine database).

• Penguatan Konsorsium Riset dan Kolaborasi Multistakeholder: Membentuk wadah komunikasi dan kerja sama ilmiah yang berkelanjutan antar-peneliti, pemerintah daerah, KKP, dan LSM agar proses pengambilan kebijakan konservasi selalu berpijak pada fakta ilmiah terbaru (evidence-based policy).

• Penyusunan Desain Kawasan & Pengintegrasian ke Tata Ruang Laut: Menggunakan hasil analisis data multidisiplin untuk merancang peta usulan batas kawasan LSMPA, pembagian zonasi pemanfaatan, serta penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Daerah.

Menjaga Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi Maritim Indonesia

Inisiasi Large-scale Marine Protected Area (LSMPA) di perairan Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan konservasi kelautan Indonesia. Kebijakan ini membuktikan transformasi paradigma konservasi laut Indonesia: dari yang semula berfokus pada perlindungan wilayah pesisir sempit, kini meluas hingga mencakup ekosistem laut lepas dan laut dalam yang amat vital bagi planet Bumi.

Keberhasilan pengembangan LSMPA sangat bergantung pada sinkronisasi data ilmiah yang komprehensif serta pemanfaatan ruang laut yang terintegrasi. Tanpa basis data ilmiah yang kuat, desain kawasan konservasi berisiko menjadi tidak efektif. Sebaliknya, tanpa harmonisasi dengan sektor perikanan, pelayaran, dan energi, penetapan kawasan konservasi berisiko menimbulkan konflik kepentingan.

Melalui sinergi multidisiplin antara KKP, BRIN, akademisi, DKP provinsi, WWF-Indonesia, Blue Nature Alliance, serta mitra global seperti OceanX, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan laut lepas yang bijaksana. Dengan mengawinkan sains, tata ruang, dan kolaborasi pemangku kepentingan, keberadaan LSMPA tidak hanya akan menyelamatkan keanekaragaman hayati laut dalam dan satwa migratori karismatik, tetapi juga menjamin kedaulatan serta kelangsungan ekonomi perikanan Indonesia hingga masa-masa yang akan datang.